Diskusi Pra Pembentukan BUM Desa

Mengatasi Obsesi Pembentukan Bum Desa Oleh Pemerintah Supra Desa

Penulis: Cakrun

Sejak lama, desa telah diberikan kewenangan untuk membentuk usaha secara mandiri. Hal ini dibuktikan dengan telaah terhadap penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam penjelasan tersebut, desa berwenang mengelola aset dan pendapatan khususnya dalam pemanfaatan tanah kas Desa, pemandian umum, obyek rekreasi dan lain sebagainya. Pada masa selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha. Kewenangan ini kemudian dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara lebih teknis, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Terbitnya peraturan menteri tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tinjauan terhadap angka kemiskinan dan angka urbanisasi menjadi salah satu indikasi bahwa harapan mulia kebijakan mengenai BUM Desa belum terwujud. BPS menyatakan bahwa persentase penduduk miskin desa naik dari 13.76% pada September 2014 menjadi 14.21% pada Maret 2015 (BPS, 2015). Kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa juga belum termanfaatkan secara optimal. Alhasil, banyak masyarakat desa yang berpindah ke kota. Price Waterhouse Cooper (2014) tingkat populasi urbanisasi Indonesia berada pada kisaran angka 51.4%. Angka tersebut menempati posisi tertinggi ke dua se-Asia Tenggara.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi angin segar dan harapan baru bagi bangkitnya BUM Desa secara khusus dan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya. Semangat baru pengaturan BUM Desa melalui Undang-Undang Desa merupakan upaya strategis untuk mewujudkan kesejahteraan di bidang ekonomi dan pembangunan yang berorientasi bagi masyarakat desa. Salah satu perwujudannya adalah BUM Desa didirikan dengan semangat kekeluargaan dan semangat gotong royong yang bertujuan untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Meski telah memberikan amanah yang mulia, Undang-Undang ini mengalami beberapa masalah teknis sehingga BUM Desa juga menghadapi ancaman yang tidak kalah serius dibandingkan dengan era regulasi sebelumnya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2016 lalu melansir bahwa telah terbentuk 12.115 BUM Desa di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut telah melampaui target 5.000 BUM Desa pada tahun 2019 yang telah ditetapkan pemerintah. Jumlah ini tentu saja sangat fantastis. Sayangnya besarnya angka pembentukan BUM Desa tidak dibarengi dengan inisiatif dan prakarsa masyarakat desa. Angka yang besar tersebut diperoleh dari instruksi pemerintah supra desa terhadap desa. Hal ini harus diantisipasi mengingat, semangat menggebu untuk mendirikan BUM Desa rentan terhadap penyeragaman. Muaranya, penyeragaman akan berdampak pada ketidakcocokan desain kelembagaan BUM Desa dengan potensi dan permasalahan yang sedang dihadapi desa.

Eko (2013) berpendapatan bahwa pendirian BUM Desa tidak cukup didekati dengan pendekatan teknokratis dan manajerial semata. BUM Desa yang dibangun serentak oleh pemerintah dari atas tidak serta-merta bisa bekerja dengan baik meskipun memiliki kapasitas manajerial yang baik.

Pembentukan unit-unit ekonomi desa/ BUM Desa dan sejenisnya pada masa lalu, belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana tujuan pendiriannya. Karena itu, perlu upaya kuat agar BUM Desa mampu menjawab tantangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus melakukan evaluasi agar BUM Desa benar-benar menjadi pilar ekonomi desa yang tangguh dan kuat serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kelahiran BUM Desa dalam jumlah yang sangat fantastis dan dalam kurun waktu yang terlalu cepat menimbulkan kekhawatiran. BUM Desa yang lahir dalam waktu yang cepat tentu dikarenakan oleh instruksi dan intervensi pemerintah supra desa. Tindakan ini tentu bertentangan dengan beberapa asas UU Desa diantaranya: rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kemandirian dan partisipasi.

Kelebihan Intervensi Kekurangan Inisiatif Internal

Pembahasan mengenai BUM Desa selalu mengundang beberapa pertanyaan krusial. Mengapa harus BUM Desa? Apakah usaha yang dimiliki masyarakat tidak cukup untuk menyejahterakan mereka? Apakah pelayanan yang diberikan oleh desa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Adakah nilai tambah BUM Desa jika perbandingannya adalah bisnis individu dan bisnis kelompok masyarakat? Kapan BUM Desa akan hadir dalam kondisi kuat dan berkelanjutan? Mengapa selama ini BUM Desa mengalami kebangkrutan?

Antara BUM Desa dengan usaha pribadi dan usaha kelompok masyarakat sebenarnya tidak bertentangan satu sama lain. Ketiganya bahkan saling melengkapi untuk menggairahkan kegiatan ekonomi desa. Tetapi BUM Desa adalah institusi bisnis yang unik dan khas, sepadan dengan keunikan desa. Berbeda dengan posisi pemerintah daerah atau konsepsi local government di negara-negara barat, Undang-Undang Desa memposisikan desa sebagai sebuah pemerintahan yang unik. Desa merupakan organisasi campuran. Selain sebagai local self government (pemerintah di level lokal/ kepanjangan tangan pemerintah daerah), desa juga memegang peranan sebagai self-governing community (masyarakat berpemerintahan). Dalam kata desa, terkandung makna kesatuan masyarakat masyarakat yang secara keseluruhannya membentuk kesatuan hukum.

Landasan filosofis di atas kemudian berdampak pada pembedaan karakter BUM Desa dengan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah (BUMN/ BUMD). Jika BUMN/ BUMD dianggap sebagai perusahaan yang digunakan oleh sebuah pemerintahan untuk melakukan investasi dan mengintervensi kondisi perekonomian, maka BUM Desa bermakna lain. BUM Desa mengembang amanah sociopreneurship (bisnis sosial). BUM Desa tak hanya bertugas untuk mencari keuntungan tapi juga harus memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat. Karenanya, sedapat mungkin BUM Desa tak boleh mengganggu usaha-usaha masyarakat yang telah lebih dulu eksis.

Inisiatif pembentukan BUM Desa sudah semestinya lahir dari prakarsa masyarakat dan pemerintah desa (yang muncul dari forum musyawarah desa). Dengan prakarsa dari internal desa, kehadiran BUM Desa bisa menggerakkan potensi dan menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Meski banyak pula inisiatif yang lahir dari dalam desa, angka pendirian BUMK Desa hingga tahun 2016 menunjukkan bahwa intervensi pemerintah supra desa sangat kental terasa. Menjadi penting dalam pembentukan BUM Desa bahwa potensi dan kondisi desa harus disadari terlebih dahulu oleh pemerintah dan masyarakat desa. Dengan bekal kesadaran tersebut, barulah BUM Desa bisa didirikan dan terjamin eksistensi serta keberlanjutannya.

Penyelenggaraan musyawarah desa dalam pembentukan BUM Desa tidak sebatas memenuhi administratif semata, namun perlu dilihat faktor-faktor produksi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Yustika, 2006). Terlampauinya target pembentukan BUM Desa harus dibarengi dengan kualitas serta optimalnya usaha yang dijalani. “Pendekatan proyek” yang mempercepat dan menyeragamkan tidak dapat lagi digunakan sebagai dasar membentuk BUM Desa. Pembentukan itu harus mendasarkan pada kekuatan dan kebutuhan lokal.

Hasil studi yang dilakukan oleh PATTIRO (2016) menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan pemerintah supra desa tidak dilakukan secara bertahap dan teratur. Pembinaan yang ada sejauh ini hanya dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintah supra desa. Pasca diintervensi untuk mendirikan BUM Desa, desa dibiarkan menjalankan usahanya sendiri tanpa pembinaan yang teratur

Dalam temuannya, PATTIRO (2016) menyatakan bahwa terdapat sebuah BUM Desa di Kabupaten Kebumen yang terpaksa menghentikan kerja sama dengan mitranya. Hal ini disinyalir karena kurang intensifnya pembinaan oleh pemerintah supra desa.

Implementasi Undang-Undang Desa harus dikembalikan kepada esensinya. Bahwa pemerintah supra desa harus kembali menjadi fasilitator bukan atasan yang selalu mengintervensi bawahan. Pemerintah supra desa harus berbenah dan mengevaluasi kebijakan dan upaya yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan pendirian dan pembinaan BUM Desa.

Eko (2013) menyatakan empat pendekatan dalam membangun BUM Desa. Tipologi didasarkan pada sumber dan pelaku inisiatif membangun BUM Desa, yaitu: inisiatif dari bawah (masyarakat) dan dari atas (pemerintah) serta inisiatif dari dalam (desa) dan inisiatif dari luar (pihak ketiga seperti lembaga donor, perguruan tinggi, NGOs dan swasta). Kombinasi keempat sumber inisiatif itu menghasilkan empat tipe inisiatif. Pertama, rekognisi (kombinasi antara inisiatif dari atas dan inisiatif dari dalam). Rekognisi adalah pengakuan pemerintah terhadap entitas desa. Jika pemerintah hendak memperkuat desa, maka tidak perlu membentuk lembaga-lembaga baru, melainkan mengakui, mendukung dan memperkuat aset dan institusi yang sudah ada.

tipologi membangun bum desa

Diagram 1: Tipologi Inisiatif Membangun BUM Desa
Sumber: Eko (2013)

Kedua, emansipasi (kombinasi antara inisiatif dari dalam dan inisiatif dari bawah), yang berarti desa secara mandiri bangkit, berperan dan menggerakkan potensi lokal yang dimilikinya. Ketiga, fasilitasi (kombinasi antara inisiatif dari luar dan dari bawah), yang berarti komponen sektor ketiga (Perguruan Tinggi, NGOs dan donor internasional) mendorong, memudahkan dan mengembangkan kapasitas desa untuk membangun dirinya. Sebagai contoh adalah peran NGOs memberikan pelatihan dan memfasilitasi desa mengembangan potensi desa dan menyusun RPJMDes. Keempat, intervensi (kombinasi antara inisiatif dari atas dan dari luar), di mana kemitraan antara pemerintah dan sektor ketiga mendisain program dari atas kemudian diterapkan secara langsung di desa, seperti dijalankan oleh PNPM Mandiri.

Pendekatan Proyek yang Melahirkan Keseragaman

Sejauh ini, intervensi adalah pendekatan yang paling lazim dijalankan oleh pemerintah dalam membangun desa tak terkecuali dalam mendorong lahirnya BUM Desa. Dengan alasan ketidakmampuan desa, pemerintah selalu melakukan langkah teknokratis, interventif dalam institusionalisasi BUM Desa. Akhirnya BUM Desa ada dengan bentuk yang seragam dan lahir dalam kurun waktu yang relatif serentak.

Dalam tabel berikut, ditampilkan jumlah BUM Desa yang ada di Jawa Timur per tahun 2016. Pada data tersebut Nampak bahwa Kabupaten Jombang dan Kota Batu telah berhasil mendirikan BUM Desa, 100 persen di seluruh desanya. Hal ini tentu sebuah langkah yang kurang arif mengingat tidak semua desa siap untuk memiliki BUM Desa.

 

Tabel 1: Jumlah BUM Desa per Kabupaten/ Kota di Jawa Timur

No Kabupaten/ Kota Jumlah Desa Jumlah
BUM Desa
Persentase
1 Jombang 302 302 100,0%
2 Kota Batu 19 19 100,0%
3 Trenggalek 152 148 97,4%
4 Blitar 220 193 87,7%
5 Bojonegoro 419 181 43,2%
6 Pacitan 166 65 39,2%
7 Madiun 198 72 36,4%
8 Banyuwangi 189 38 20,1%
9 Nganjuk 264 50 18,9%
10 Pamekasan 178 33 18,5%
11 Ngawi 213 34 16,0%
12 Gresik 330 45 13,6%
13 Bondowoso 209 26 12,4%
14 Malang 378 32 8,5%
15 Situbondo 132 11 8,3%
16 Ponorogo 281 21 7,5%
17 Lamongan 462 28 6,1%
18 Jember 226 11 4,9%
19 Sumenep 330 16 4,8%
20 Sidoarjo 322 15 4,7%
21 Tuban 311 14 4,5%
22 Tulungagung 257 11 4,3%
23 Magetan 207 8 3,9%
24 Mojokerto 299 11 3,7%
25 Lumajang 198 7 3,5%
26 Sampang 180 5 2,8%
27 Probolinggo 325 8 2,5%
28 Pasuruan 341 8 2,3%
29 Kediri 343 8 2,3%
30 Bangkalan 273 4 1,5%
7724 1424 18,4%

Sumber: Yasin (2017)

Dari data di atas, Pemerintah Provinsi juga melansir rincian jumlah unit usaha BUM Desa di seluruh Jawa Timur. Sebanyak 1424 BUM Desa di Jawa Timur membawahi 2.089 unit usaha. Kesekian unit usaha tersebut tidak menunjukkan variasi yang berarti. Tabel berikut menunjukkan bahwa sebagian besar (sebanyak 58 persen) unit usaha BUM Desa di Jawa Timur menjalankan bisnis simpan pinjam. Sisanya, sebanyak 42 persen bergerak di sektor riil yang terbagi pada usaha perdagangan, jasa, pertanian, HIPPAM, peternakan, pasar desa, sarana produksi pertanian, persewaan, lumbung pangan, kerajinan, agrowisata dan bank sampah.

 

Tabel 2: Variasi Unit Usaha BUM Desa di Jawa Timur

Nomor Unit Usaha Jumlah Persentase
1 Simpan Pinjam 1.203 58%
2 Perdagangan 182 9%
3 Jasa 106 5%
4 Pertanian 100 5%
5 HIPPAM 99 5%
6 Peternakan 85 4%
7 Pasar Desa 74 4%
8 Saprodi 62 3%
9 Persewaan 60 3%
10 Lumbung Pangan 49 2%
11 Kerajinan 36 2%
12 Agrowisata 18 1%
13 Bank Sampah 15 1%
Total 2.089 100%

Sumber: Yasin (2017)

 

Esman (1986), menegaskan bahwa pembangunan lembaga merupakan sebuah perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan dan yang dibina. Titik tolak model pembangunan lembaga berangkat dari definisi berikut:

“Pembangunan lembaga dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan, dan bimbingan terhadap organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali yang (a) mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik, dan/atau sosial, (b) menetapkan, mengembangkan, dan melindungi hubungan-hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru, dan (c) memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut. Tema dominan dalam pembangunan lembaga inovasi. Pada umumnya pembangunan lembaga mengambil inovasi sosial yang bertujuan, yang dipaksakan oleh elite-elit yang berkiblat pada perubahan dan yang bekerja melalui organisasi-organisasi formal. Tujuan pembangunan lembaga adalah untuk membangun organisasi-organisasi yang dapat hidup terus dan efektif yang membangun dukungan-dukungan dan kelengkapan dalam lingkungannya. Dukungan ini memungkinkan inovasi untuk berakar, memperoleh dukungan, menjadi normatif dan dengan demikian dilembagakan dalam masyarakat,” (Esman, 1986 dalam Eko, 2013).

Catatan sejarah pembangunan desa telah menyajikan fakta bahwa pembangunan yang bersifat intervensionis ditambah dengan upaya penyeragaman telah gagal menyejahterakan masyarakat desa. Untuk itu, strategi yang harus dipakai saat ini adalah strategi emansipatoris. Pemerintah supra desa harus menjadi fasilitator dalam memunculkan inisiatif lokal yang sejalur dengan kapasitas lokal. Penyeragaman dan pendirian BUM desa dalam kurun waktu yang bersamaan akan memunculkan BUM Desa baru dalam jumlah banyak namun tak terpantau dan terfasilitasi dengan baik.

Mitchell (1994) dalam Eko (2013: 6) menegaskan bahwa “kearifan lokal dan struktur pemerintahan tradisional, yang mengutamakan kerjasama, konsensus dan keseimbangan, telah memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan desa yang berkelanjutan”. Di sisi yang berlawanan, strategi pembangunan yang telah ditetapkan secara rinci dari luar desa justru mematikan inisiatif, kreativitas dan selalu menimbulkan resistensi di tingkat lokal desa.

Emansipasi dan asas rekognisi yang telah diamanahkan oleh UU Desa harus dijaga dan dikawal hingga aspek implementasinya. Kedua asas tersebut berjalan secara beriringan dengan konsep pembangunan dari dalam (endogenous development). Dengan cara ini, amanah UU Desa akan berjalan sebagaimana diharapkan oleh semua orang. Bahwa desa berwenang untuk menggerakkan pembangunan dari dalam dan dari masyarakatnya sendiri (village driven development), bukan pemerintah supra desa yang menggerakkan pembangunan (government driven development).

Rekomendasi

Pembangunan desa termasuk di dalamnya adalah pembentukan dan fasilitasi BUM Desa tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum dan pendekatan teknokratis-manajerial. Berikut adalah beberapa rekomendasi strategis dalam menjamin keberhasilan pembangunan BUM Desa:

Pertama, menjaga pilar ekonomi sebagai pilar inti usaha desa. Pilar ekonomi ini mencakup aset, modal, manajemen, kewirausahaan, produksi, distribusi dan pasar. Konsekuensi dari Mengarusutamakan pilar ekonomi adalah posisi BUM Desa yang bukan hanya sekadar aktor birokrasi yang berbisnis tetapi sebagai aktor pasar yang ekspansionis dalam menjalankan usahanya (Eko, 2013: 6-11).

Kedua, Mendidik desa untuk membangun usaha tak cukup dengan pendekatan manajerial, skala ekonomi (economic of scale) dari sebuah desa harus diperhitungkan. Usaha-usaha di desa pada umumnya mempunyai skala ekonomi yang kecil karena jumlah penduduk dan wilayah desa yang relatif kecil pula. Pelajaran berharga dapat dipetik dari kegagalan BUM Desa Agro Potombulu yang berada di Kabupaten Gorontalo. BUM Desa ini memiliki bentuk dan legalitas yang cukup kuat (berbentuk Perseroan Terbatas/ PT). Sayangnya BUM Desa ini akhirnya terbengkalai karena cakupan usahanya yang terlalu besar. Holding dan trading yang memproduksi, mengolah dan memasarkan jagung terpaksa berhenti karena tak mampu menghadapi skala ekonomi antar wilayah yang terlampau besar bagi usaha skala desa. Kegagalan BUM Desa ini terjadi karena obsesi pemerintah Kabupaten dalam mengejar predikat sebagai penghasil jagung skala nasional. Pembentukan yang tidak diawali oleh inisiatif lokal terbukti tidak mampu berjalan secara berkelanjutan.

Ketiga, meski bersifat ekspansionis, BUM Desa harus tetap menjaga modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat desa. Putnam (2000) dan Fukuyama (1995) bersepakat bahwa modal sosial adalah faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi, utamanya bagi negara-negara di wilayah timur. Jaringan kekeluargaan, kegotongroyongan adalah hal yang biasa dipakai oleh orang desa dalam menghadapi ketidakberdayaan. Selain itu, lembaga-lembaga asli yang lahir secara alamiah di tengah masyarakat sering kali menjadi alat untuk melakukan mobilitas sosial.

BUM Desa harus memanfaatkan modal sosial dalam berbagai bentuk tersebut untuk memperkuat perekonomian internal masyarakat desa. Misalnya kebiasaan gotong royong bisa dimobilisasi dalam memperkuat permodalan BUM Desa. BUM Desa bisa menggalang investasi dari masyarakat sebagaimana masyarakat sering memberikan sumbangan untuk kegiatan-kegiatan sosial di desa. Dengan kepemilikan modal bersama, BUM Desa akan mendapatkan rasa kepemilikan dan kepedulian dari masyarakat.

Keempat, menjamin inklusivitas BUM Desa. Pemerintah desa dan BUM Desa harus menciptakan suasana partisipatif dan menjalankan aksi-aksi kolektif dalam melahirkan keputusan maupun kegiatan usaha BUM Desa. Musyawarah desa yang partisipatif dan berkualitas akan mengurangi risiko munculnya free riders (penumpang gelap yang memanfaatkan usaha bersama untuk kepentingan pribadi), elite capture (perampasan akses dan sumber daya oleh golongan elit) maupun elite cartel (gabungan usaha yang memonopoli).

 

DAFTAR PUSTAKA

BPS. 2015. Persentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai 11,22 Persen. Melalui https://bps.go.id/brs/view/1158/. Diakses pada 10 Juni 2017.

Eko, Sutoro. 2013. Policy Paper Membangun BUMDes yang Mandiri, Kokoh dan Berkelanjutan. FPPD: Yogyakarta

Fukuyama, Francis. 1995. Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity. New York: Free Press.

PATTIRO. 2016.  Mempertangguh Badan Usaha Milik Desa untuk Menggerakkan Ekonomi Desa. PATTIRO: Jakarta.

Price Waterhouse Cooper. 2014. Creating a Mentally Healthy Workplace: Return on  Investment  Analysis. The Mentality Helty Workplace Alliance.

Putnam, Robert D. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster.

Yasin, Mohammad. 2017. Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dinas PMD, Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Yustika, Ahmad Erani. 2006. Ekonomi Kelembagaan. Bayu Media Publishing: Malang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *