pasar munung

Pasar Desa Munung, Bangkit dari Kematian

“Orang tua sering bercerita, bahwa di tanah ini, di desa kita ini, pernah berdiri sebuah pasar besar. Menjadi pusat perekonomian masyarakat sekitar. Tapi pasar itu telah lama mati. Bagaimana kalau kita hidupkan kembali?”. Legenda kebesaran pasar Munung di masa silam telah membangkitkan motivasi untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2010, di Kecamatan Jatilkalen, Kabupaten Nganjuk telah membuat Gebrakan. Program ini mendanai usulan pembangunan pasar di Desa Munung.

Usulan program PNPM-MP yang biasanya hanya terpaku pada pembangunan infrastuktur desa seperti paving jalan, jalan telfot, saluran drainase, gedung Posyandu danPolindes telah mampu diubah oleh masyarakat desa Munung dengan mengajukan Usulan pembangunan pasar desa. Usulan tersebut diajukan pada di forum Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan pada 9 februari Tahun 2010.

proses pembangunan pasar munung 2
Proses Pembangunan Pasar

Tidak sedikit pihak yang meragukan keberhasilan pembangunan pasar, bahkan dari sebagian warga desa munung sendiri pun pesimis terhadap masa depan pasar tersebut. “Sopo sing kate ngenggoni nek di bangunno pasar “ ( siapa yang akan menempati jika dibagun pasar). Pertayaan semacam itulah yang sering terdengar di warung-warung kopi setiap sore hari. Tapi apa hendak dikata, usulan tersebut sudah ditetapkan di tingkat desa dalam musyawarah penetapan usulan.

“Saya hanya mewakili masyarakat. Kalau masyarakat memang maunya usul pembangunan pasar, ya mau gimana lagi. Masalah nanti pembangunan ini berhasil atau tidak, kita kembalikan kepada masyarakat.” Tutur Kabib yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa saat ditanya oleh rekan Kades dari desa lain setelah acara MAD Kecamatan.

Tantangan masih belum usai hingga tim verifikasi kecamatan mendatangi lokasi yang akan dibangun pasar desa. Suprapto, sebagai Fasilitator Kabupaten juga turut meninjau guna memastikan bahwa usulan ini memang benar-benar dari masyarakat. Selain itu, ia juga memastikan bahwa lokasi dan kepemilikan tanah memang jelas keberadaanya. Ia meragukan status kepemilikan tanah yang saat itu memang terlihat sebagai bekas bangunan  SD yang tak terpakai. dihalaman SDN terpampang jelas papan nama “TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK”

“Ini adalah tanah bekas pasar desa pak. Memang dulu digunakan oleh Dikpora untuk sekolahan SD, tapi karena sekolahnya sekarang sudah di gabung di SD Munung II,masyarakat Desa Munung Mengharapkan tanah ini  bisa digunakan kembali  untuk Pembangunan pasar,” Jawab pak A.S. Basuki selaku sekdes di desa Munung.

Tim penulis usulan desa sempat “ngluruk” ke Dikpora Kecamatan tidak ada tanggapan , melayangkan surat ke Bupati Nganjuk memohon meminta bangunan SDN dimanfaatkan kembali oleh Desa untuk dijadikan Pasar Desa Munung, karena surat pertama belum mendapat tanggapan Pemerintah Desa mengirim Surat kedua baru,setelah itu Pemerintah Kabupaten Memfasilitasi pertemuan antara Pemerinta Desa DIKPORA Kab. Nganjuk dan Bapemas Pemdes, PNPM dalam pertemuan tersebut dari dikpora diwakili oleh Ibu H, dari BAPEMAS Pemdes diwakili Oleh bapak Ofi, kecamatan diwakili oleh Alm. Pak Pri, PNPM diwakili oleh Alm. Imron

Dalam pertemuan tersebut DIKPORA keberatan untuk melepas bangunan SDN dengan alasan bahwa gedug SDN dibangun dengan uang pemerintah tidak dengan seenaknya dibungkar ,jika memang tanah bangunan SDN milik PEMDA dialih funsgsikan untuk digunakan sebagai pasar prosedurnya panjang Pemda mengajukan pembungkaran bangunan menunggu persetujuan DPRD itupun pengkajiannya  tidak selesai dalam waktu 3 bulan.

dalam pertemuan tersebut Ibu H saat itu berkata “dalam sejarah dimanapun pasar itu tidak bisa didirikan wong yang jelas-jelas ada kegiatan usahanya saja pemerintah masih ragu untuk membangun apalagi dalam hal ini membangun pasar baru yang belum tentu ada pedagangnya belum tentu juga akan bisa hidup itu pasar, dipindah saja pasar itu tidak bisa lihat itu sukomoro dipindah ketimur kan sia-sia juga dibuatkan bangunan apalagi ini munung akan bikin pasar baru,

pemdes dari Pemerintah Desa menyampaikan alasan bahwa membangun Pasar adalah Usulan warga karena dulunya tempat itu adalah bekas pasar,

ibu H wakil dari Dikpora menyangkal lagi dia berkata:” la justru mati itu malah tidak akan bisa hidup, wong sudah mati mana bisa hidup lagi” ,

Intinya dalam pertemuan tersebut belum mendapat kepastian bahwa tanah dan bangunan tersebut bisa dialih fungsikan digunakan untuk dibangun Pasar dengan hasil bahasan sebagai berikut :

  1. Dari DIKPORA merasa keberatan untuk melepas Bangunan tersebut namun intinya permasalahan ini dikembalikan ke PemDA kab. Nganjuk,
  2. Dari Bapemas Pemdes akan menindak lanjuti dengan menelusuri inventarisasi bangunan dan Tanah milik PemKab Nganjuk di Desa munung,
  3. Dari desa munung memohon agar permasalahan tersebut segera ditindak lanjuti karena alur PNPM terus berjalan susuai scedul tidak mungkin mungkin berhenti sejenak menunggu satu Desa yaitu Munung,

Setelah pertemuan tersebut setiap hari Pemerintah Desa mengirim utusan menanyakan ke BPMD  bagaimana pak apakah tanah tersebut bisa digunakan kembali oleh desa, jawabanya belum pak masih dicari, tahapan PNPM terus berlalu pemdes tidak bisa menunggu, pemerintah Desa mengirim kembali utusan ke BAPeMAS PEMDES menanyakan kepastian sesampai disana pemdes dikasih jawaban dalam catatan buku inventaris PemDa tidak ditemukan bahwa tanah tersebut milik PEMKAB dan demikian juga Bangunannya, utusan Pemerintah Desa diarahkan untuk mengecek di urusan pemerintahan Desa, ternyata disitu tanah Bangunan SDN telah tercatat sertifikat tanah atas nama Milik PEMERINTAH DESA MUNUNG, dan utusan Pemerintah Desa Munung pulang membawa Fotocopy sertifikat tanah tersebut,

Berdasarkan kepemilikan sertifikat tanah tersebut Pemerintah desa mengirim surat kepada BUPATI NGANJUK, tembusanya kepada DIKPORA, BAPEMAS PEMDES, CAMAT, PNPM, dalam pokok surat tersebut menyebutkan bahwa :

  1. Pemerintah Desa Munung akan sesegera mungkin memanfaatkan tanah tersebut untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa, dengan membangunnya menjadi pasar desa, sebagimana site plan terlampir (sebagaimana amanat Permendagri 04 tahun 2007, tentang pengelolaan Kekayaan Desa)

2. Bahwa tanah yang diatasnya ada bangunan SDN adalah tanah milik Pemerintah Desa Munung (Fotocopy sertifikat terlampir), Pemerintah Desa Munung tidak pernah menyewakan,meminjam pakai kepada pihak manapun, dalam waktu dekat tanah tersebut akan dikelola dan dibersihkan guna persiapan pelaksanaan pembangunan pasar oleh PNPM, apabila ada pihak yang keberatan diharap segera memberi jawaban disertakan bukti penguat, Beberapa surat pemberitahuan pembangunan pasar tersebut juga sempat dilayangkan.

Sebanyak 3 kali pemdes mengirim surat tersebut namun tidak ada jawaban berarti semua pihak tidak ada yang keberatan, semua pihak memahami bahwa ” Semua tanah kas desa itu adalah asset desa dan pengelolaanya sepenuhnya menjadi hak desa,” itulah adalah amanat Permendagri 04 tahun 2007 yang hingga saat itu masih berlaku dan belum dicabut.

sepulang dalam pertemuan dengan dikpora beberapa waktu yang lalu FK dan FT ternyata terpengaruh pernyataan ibu H (utusan yang mewakili DIKPORA) bahwa mendirikan pasar baru yang belum ada embrio kegiatan pasar dan belum ada pedagangnya pasar tersebut akan tidak bisa hidup, dan akan menjadi MONUMEN seperti pasar Sukomoro, atas alasan tersebut FT FK mensyaratkan adanya surat peryataan dari desa mengenai kebersediaan masyarakat menempati dan meramaikan pasar setelah didanai bermaterai minimal sebanak 100 orang. Tim dari desa pun melaksanakan arahan para fasilitator tersebut dengan membeli dengan uang sendiri sebanyak Rp. 7.000 x 130 materai 600 = Rp.910.000,-, akhirnya usulan pasar munung siap dikompetisikan ditingkat Kecamatan diadu dengan usulan dari Desa lain lewat MAD, tim Desa mempersiapkan Tim yang akan berkompetisi dengan memilih 6 orang anggota TIM yang dipandang mempunyai kemampuan diplomatis, kemampuan berbicara dan berpresentasi yang dapat diterima oleh semua peserta MAD, dalam MAD tersebut yang mewakili diantaranya M.THOLIB, NASRUN ANNAHAR, ……. dalam MAD tersebut usulan Pasar Munung mendapat urutan Nomor 2 dengan alokasi dana sebesar Rp. 214.006.000,-

proses pembangunan pasar munung
Proses Pembangunan Pasar Munung

pembangunan pun dilaksanakan. Dimulai pada Mei dan selesai pada September 2010. Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 214.066.000,- dari PNPM-MP dan sejumlah Rp. 1.225.000,- minimal dari swadaya masyarakat. M. Tholib selaku ketua TPK mengkoordinir pembangunan pasar desa tersebut. Buah dari kerja keras ini berhasil mewujudkan 20 Stand Toko Ukuran 3.5 M x 3 M, 2 bh Bangau atau Los Ukuran 5 M x 15 M. Atas bantuan dari FT dan FK yakni Dwi Kurniastuti ST dan Bahrul Imron (yang sekarang digantikan oleh Aji Dahlan S. Pd I), pembangunan pasar desa dapat diwujudkan sesuai RAB dan Desain yang telah disepakati.

Lebih dari 180 orang kini menggantungkan perekonomi keluarganya di pasar hasil pembangunan PMPM-MP. Kebanyakan dari mereka adalah buruh yang dulu bekerja penambang pasir sungai Brantas. Kini mereka tidak lagi harus merusak lingkungan. Cukup dengan berdagang di pasar desa, mereka bisa menghidupi keluarganya. Bagai pil pahit yang mujarab, pasar desa Munung bukan hanya bisa memberi peluang usaha bagi masyarakat, tetapi juga bisa mencegah kerusakan lingkungan sungai Brantas.

“Pasar ini bukan milik saya atau PNPM, tetapi milik masyarakat. Mari kita jaga dan kita kembangkan bersama-sama,” itulah pesan dan harapan Kabib selaku kepala desa saat pembukaan pasar beberapa bulan yang lalu.

Berkat dukungan dari Pemerintah Desa dan masyarakat Melalui BPD, kini pasar desa munung mampu dikembangkan menjadi 45 stand toko, 100 kios bangau dan 30 warung makanan. Untuk pengembangan agar lebih maju, M. Katsir selaku ketua BPD berharap kepada pengurus pasar agar tidak mengharap honor yang berlebih. Hal ini karena pasar desa Munung masih baru dan masih butuh pikiran dan tenaga dari masyarakat.

“Kita memang harus menanam dulu, kelak kita pasti menuai” Uangkapnya saat musyawarah pembentukan pengurus pasar yang juga dihadiri segenap Lembaga Desa dan juga Kader Pelaku PNPM-MP.

pedagang pakaian di pasar munungKini pertanyaan-pertanyaan yang dulu sering terdengar di warung kopi terjawab sudah. Bukan Pak Lurah Kabib, bukan Pak Carik Basuki, bukan para fasilitator PNPM, bukan pula Kader Desa, adalah waktu yang menjawab semuanya. Dengan Perencanaan dan pelaksanaan yang baik, serta pengawasan maksimal, semua harapan akan terwujud. Kini, desa Munung dan PNPM-MP patut berbangga diri, karena telah memberikan harapan kepada masyarakat. Harapan besar itu bukan hanya bagi masyarakat Munung atau kecamatan Jatikalen saja, tapi juga masyarakat Kecamatan Plandaan, Megaluh bahkan Ploso yang berada di kabupaten Jombang.

Program pengentasan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat ternyata begitu besar manfaatnya. Bukan hanya mengentaskan kemiskinan tetapi juga mampu mencegah rumah tangga hampir mendekati garis kemiskinan. Sudah selayaknya kita mampu memikirkan apa yang kita butuhkan dan perlukan agar kehidupan kita jauh lebih baik dimasa yang akan datang. PNPM-MP siap menjadi Jembatan penyebrangan dari Ketidakberdayaan menjadi masyarakat Berdaya, Mari Bangkit Bersama PNPM-Mandiri Perdesaan.

One comment

  1. monggo siapa saja yang terlibat pembangunan pasar komen disini, mas kamituwo bahrul, pak TRIS tukang, cak SUROSO tukang yang digaji kuli Rp. 28.500 sehari, cak yanto , mas agus, cak sumaji dll yang tidak bisa disebut satu per satu karena jasa beliau ini pasar bisa terbangun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *